Senin, 09 Agustus 2010

Forum Indonesia Sejahtera

Seputar Nusantara. 19 Juli 2010.


FIS ( Forum Indonesia Sejahtera ) mengusulkan kepada Presiden SBY, DPR dan DPD RI, untuk segera menghapuskan otonomi ditingkat Kabupaten dan memberlakukan otonomi hanya di tingkat Propinsi dan kota- kota yang mampu membiayai dirinya sendiri. Usulan FIS ini merupakan alternatif atas wacana yang menginginkan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden dan atau dipilih oleh DPRD Propinsi. ” Menjadikan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden dan atau dipilih oleh DPRD Propinsi, menurut pendapat kami tidak akan menyelesaikan akar permasalahan otonomi kita,” kata Ketua Presidium FIS Hendarmin Ranadireksa didampingi beberapa anggota Presidium Forum itu di Jakarta, Senin 19 Juli 2010.Akar permasalahan otonomi daerah kita, menurut FIS, adalah gabungan antara mandulnya kekuasaan Gubernur yang wilayah kekuasaannya telah habis dibagikan kepada para Bupati, serta terlalu besarnya wewenang Bupati dalam mengatur Kabupatennya.

Salah satu akibatnya adalah demi mengejar PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), pembangunan daerah berjalan “kebablasan” tanpa mempertimbangkan keterpaduan pembangunan intra- Propinsi, dan mengorbankan kelestarian lingkungan. Kekuasaan besar yang dimiliki oleh Bupati, telah pula melahirkan fenomena “Raja-Raja Kecil” yang meluaskan praktek kotor KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) sampai ke tingkat Kabupaten.

Karena itu FIS mengusulkan solusi untuk mengatasi akar permasalahan Otonomi Daerah dengan memberlakukan otonomi hanya di tingkat Propinsi saja dan kota- kota yang mampu membiayai dirinya sendiri. Hal ini selain akan meluruskan tata kelola pemerintahan dan jalannya pembangunan, sekaligus akan mengakhiri pemborosan anggaran negara untuk mengongkosi banyak Pilkada di negara Indonesia.

Untuk diketahui, dalam setiap kurun waktu 5 tahun, di Indonesia berlangsung 373 Pilkada Bupati dan 373 Pileg DPRD Kabupaten, 87 Pilkada Walikota dan 87 Pileg DPRD Kota, serta 33 Pilkada Gubernur dan 33 Pileg DPRD tingkat Propinsi. Hal ini, menurut Organisasi FIS yang beranggotakan aktivis dari Jakarta- Bandung dan Surabaya itu, jelas merupakan pemborosan yang sangat sia- sia.

Pangkas Rantai Birokrasi

Lebih lanjut FIS mengajak masyarakat mempertimbangkan norma lazim di negara Demokrasi manapun di dunia ini, dimana otonomi hanya diberikan pada tingkat Propinsi ( atau negara bagian ) dan kota- kota yang dapat membiayai dirinya sendiri. Tujuannya : agar selain Propinsi dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya (yang terdiri dari Kabupaten dan Kota), otonomi tersebut hendaknya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dari pusat ke daerah.

Kemudian lanjut FIS, rantai Birokrasipun akan lebih pendek. Tidak seperti sekarang, calon investor yang ingin berbisnis di daerah harus menghadapi rantai perijinan panjang yang menghabiskan waktu dan biaya. Otonomi yang diberlakukan hanya di tingkat Propinsi, menurut FIS akan memangkas rantai Birokrasi yang selama ini panjang dan boros itu.

FIS sangat menyayangkan, pemerintah membutakan diri terhadap kekeliruan Otda yang menyebabkan fungsi Gubernur ter-eliminasi secara legal. Jika gagasan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden dan atau dipilih oleh DPRD Propinsi disetujui, FIS yakin pemerintahan Propinsi akan semakin memburuk dan taruhannya adalah kesejahteraan rakyat. Sekarang saja kendati telah dipilih rakyat langsung, Gubernur tidak dapat menjalankan fungsi yang semestinya, apalagi jika Gubernur tidak legitimate. Demikian Forum Indonesia Sejahtera ( FIS ) mengakhiri pernyataannya. ( Aziz )

Hendarmin Ranadireksa PMB 1962

Senin, 21 Juni 2010

Balas Budi 2010



KUNJUNGAN GEDUNG TUA, VIDEO DOKUMENTER, LOMBA & PAMERAN PHOTOGRAPHY




Selasa, 08 Juni 2010

Anggota PMB yang dipecat

Nurul Hamama PMB 1997
Ilham Budhi Silalahi PMB 1991
--------------------------------
Mereka suami istri, dipecat dari keanggotaan PMB, karena telah membawa kabur uang organisasi.

Rabu, 19 Mei 2010

PMB Trip To Yogya Mei 2010

Pawai andong menuju Kraton Yogyakarta

Bersama Sultan Hamengkubowono X
Prambanan diwaktu malam
Panitia PMB Trip To Yogya
Acara Kroeg di Prambanan
Berfose di Kali Adem

------------------------------
Sambutan PMB saat bertemu Sri Sultan Hamengkubowono X

Bapak Hamengkubuwono X yth dan hadirin yang mulia.
Sebagai organisasi mahasiswa lokal, Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), yang didirikan pada 17 Maret 1948, pada mulanya adalah wadah kegiatan bersifat nasional yang berciri lokal untuk tetap berjuang mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia walaupun berbeda-beda tetap satu bangsa.
Selain berjuang secara fisik juga diimbangi dengan kegiatan intelektual kemahasiswaan berlandaskan pada kebijaksaaan lokal (local genius, local wisdom) Jawa Barat maupun beragam sifat dari anggota-anggotanya yang beragam suku dan asalnya (Sunda, Jawa, Minang/Melayu dan lain-lain)
Setelah menjalani waktu pertumbuhan dan perkembangnya selama dua dekade, PMB dan juga beberapa organisasi lokal lainnya ( di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak dan Bandung sendiri) dengan masing-masing "local wisdom"nya bergabung dalam Sekertariat Bersama dengan nama SOMAL, pada masa kritis bangsa kita tahun 1965/1966 terus berjuang untuk perbaikan kehidupan kita berbangsa hingga kini.
Berdasarkan hal-hal tadi, kiranya Bapak Hamengkubuwono X pada kesempatan yang berbahagia ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua yang hadir malam ini. Yang berdasarkan kearifan lokal bangsa kita dapat dapat terus berjuang mensejahterakan bangsa ini dengan dukungan kebijakan lokal kita masing-masing, menjaga keutuhan dan kesinambungan NKRI yang beragam ini.
Demikianlah adanya, semoga kunjungan kami ini mendapatkan manfaat bersama kita semua, kami dan juga anak-anak muda yang akan mengisi masa depannya dan masa depan bangsa

Yogyakarta, 14 Mei 2010

Dedi Krisna Ketua senat PMB 1961

Senin, 19 April 2010

SOMAL (sekretariat bersama organisasi mahasiswa lokal)


Berdiri karena Isu
SOMAL, Riwayatmu ini

“Bubarkan organisasi-organisasi mahasiswa yang tak berinduk” atau “Bubarkan HMI”, demikian pernyataan yang sering dilontarkan oleh kubu organisasi mahasiswa dengan orientasi Komunis yang mendominasi PPMI (Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia) sebagai satu-satunya wadah organisasi ekstra universiter. Selain menyerang HMI, CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia) dan kawan-kawannya dalam PPMI juga menebar permusuhan dengan menyebut organisasi-organisasi mahasiswa lokal sebagai “organisasi pesta, banci, rasialis, manikebuis, borjuis”. Sadar akan bahaya besar yang menghadang, maka dalam sebuah acara bersama IMADA dan PMB di Lido – Sukabumi pada 25-27 Desember 1964, yang juga dihadiri IMABA di sela-sela pertemuan melakukan pembicaraan guna menyikapi gerakan-gerakan yang tengah dilancarkan CGMI cs. Pertemuan Lido menghasilkan kesamaan pendapat bahwa : organisasi-organisasi mahasiswa local harus bersatu. Pertemuan juga sepakat akan membicarakan lebih lanjut tentang bentuk persatuan tersebut dalam pertemuan berikutnya.

Situasi dan kondisi dunia kemahasiswaan dan politik semakin gawat dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, di sela-sela kegiatan pertandingan renang yang digelar oleh IMABA, CSB, PMB, IMADA, HMB (Himpunan Mahasiswa Bandung) dan Tirta Merta pada 23 - 24 April 1965 di Pemandian Centrum Bandung, kembali dilakukan pertemuan dengan pembicaraan yang lebih serius. Melalui diskusi yang cukup panjang di mana HMB berhadapan dengan peserta lainnya namun berhasil disepakati konsep Deklarasi. Deklarasi yang memberikan pengertian kepada anggota-anggotanya khususnya dan pemuda/mahasiswa Indonesia umumnya bahwa : pemuda-pemuda Indonesia adalah heroik, progresif, revolusioner dan tidak boleh membedakan hak serta kewajiban atas dasar golongan, keturunan, daerah, kepercayaan dalam mengemban amanat penderitaan rakyat. Deklarasi hanya ditandatangani oleh CSB, IMABA. IMADA dan PMB, karena HMB tidak hadir kembali pada saat penandatanganan.

Konsolidasi terus dilakukan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan persatuan di antara organisasi-organisasi mahasiswa lokal. Pertemuan yang dihadiri CSB, GMD, HMB, IMADA, IMABA, MMB dan PMB kembali digelar di Bandung bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1965. Dengan mengalami beberapa hambatan serta keterbatasan waktu maka dengan segala kekurangan yang ada berhasil membuat Pernyataan Bersama yang isinya antara lain menyatakan bahwa : Di dalam menuju masyarakat sosialis Indonesia, setiap mahasiswa harus lebih giat menyumbangkan tenaga dan pikirannya di berbagai bidang dan berusaha sekuat mungkin menggalang persatuan yang progresif revolusioner dengan bertindak secara pandai dalam menyelesaikan kontradiksi yang ada di kalangan organisasi mahasiswa khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pernyataan Bersama ini merupakan hasil maksimal yang bisa dibuat dengan waktu yang sangat sempit, karena itu pertemuan sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Disepakati MMB (Masyarakat Mahasiswa Bogor) sebagi tuan rumah dan mengusahakan agar dapat mengikutsertakan GMS (Gerakan Mahasiswa Surabaya).

Bogor 30 Mei 1965, di salah satu ruang kuliah di kampus IPB (Institut Pertanian Bogor), berkumpullah dengan lengkap seluruh organisasi-organisasi mahasiswa lokal yang menjadi anggota PPMI dari Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya. Utusan-utusan yang terdiri dari tokoh-tokoh kuat di kalangan kemahasiswaan saat itu menyebabkan pertemuan berjalan sengit dan alot dalam mengambil atau membuat permufakatan. Permufakatan yang salah satunya menyatakan bahwa : Perlu segera diadakan Kongres PPMI yang ke-6 untuk menampilkan organisasi-organisasi massa mahasiswa di Indonesia. GMD (Gerakan Mahasiswa Djakarta) dan HMB tidak menandatangani permufakatan ini karena perbedaan prinsip. Yang akhirnya menghadapkan GMD dan HMB di satu kubu dengan CSB, IMABA, IMADA, MMB, GMS dan PMB di kubu lainnya. Pertemuan lanjutan dirancang dan memutuskan GMD sebagai tuan rumah.

Jakarta 12 Juni 1965, pertemuan kembali dilanjutkan, sama seperti pertemuan Bogor 30 Mei 1965 pertemuan berlangsung sengit dan alot. GMD dan HMB berupaya menarik GMS ke dalam kubu mereka, namun gagal. Kubu ini tetap berkeras untuk tidak dapat menyatukan diri dengan organisasi-organisasi lokal lainnya. Alasannya, organisasi-organisasi tersebut belum tegas pendiriannya dalam persoalan manikebu, rasialisme, kontrarevolusi dan lain-lain. Gagal bersatu dengan GMD dan HMB bukan berarti “jalan buntu” untuk mempersatukan organisasi-organisasi mahasiswa lokal. Pertemuan dilanjutkan di Jalan Palem No. 45 Menteng (sekarang Jl. Suwiryo). Di tempat ini sebuah press-release Pernyataan Bersama yang pada hakikatnya untuk menegakkan prinsip kerjasama antara organisasi-organisasi mahasiswa lokal yang didasarkan atas persamaan sifat dan perjuangan yaitu kesediaan meletakan kesetiaan selaku warganegara Indonesia kepada Bangsa dan Negara Indonesia dan bukan kepada diri sendiri dan/atau golongan-golongan. Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Corpus Studiosorum Bandungense (CSB), Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS), Ikatan Mahasiswa Bandung (IMABA), Masyarakat Mahasiswa Bogor (MMB), Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA). Dan saat itu pula SOMAL (Sekretariat bersama Organisasi Mahasiswa Lokal) resmi berdiri.

Beberapa bulan setelah SOMAL berdiri, 30 September 1965 terjadilah peristiwa G-30-S PKI, kemelut politik menjadi lebih jelas siapa melawan siapa. Ketika seluruh elemen masyarakat mengutuk peristiwa tersebut, PPMI yang didominasi oleh CGMI justru berdiam diri bahkan seolah-olah melindungi tokoh-tokoh yang terlibat G-30-S PKI. Melihat sikap PPMI terhadap peristiwa ini, SOMAL melalui wakilnya PMB dan MM yang mempunyai 6 suara, kembali mendesak agar segera diadakan Kongres ke-6. 12 Oktober 1965, dalam pertemuan terakhir SOMAL dengan Presidium PPMI, kembali mendesak dan mengancam jika Kongres ke-6 tak dilaksanakan PPMI, maka SOMAL akan melaksanakannya. Namun ancaman tersebut tak digubris sama sekali oleh Presidium PPMI. 20 Oktober 1965, secara tiba-tiba SOMAL dipanggil oleh Menteri PTIP (Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan), yang menyarankan agar SOMAL tidak berkeras untuk melaksanakan Kongres ke-6, dan SOMAL tetap pada pendiriannya. Jalan buntu dalam pertemuan hari itu, Menteri PTIP mengusulkan untuk mengadakan pertemuan lanjutan. 25 Oktober 1965 di Jl. Imam Bonjol 24 Jakarta Pusat (kediaman Menteri PTIP dr. Syarif Thayeb), SOMAL dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter dari Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya melakukan pertemuan lanjutan. Perdebatan panjang dan sengit terjadi antara kubu yang mempertahankan dan kubu yang menganggap PPMI telah “lapuk” (SOMAL cs). Tak ada kesepakatan dalam pertemuan, jalan kembali buntu, SOMAL dan Organisasi Mahasiswa yang menganggap PPMI telah “lapuk” pada hari itu memprakarsai dan mendeklarasikan berdirinya K.A.M.I. (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai wadah baru Organisasi Mahasiswa.

Dalam 18 tahun (1965 – 1983) perjalanannya, SOMAL banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan kemahasiswaan, pendidikan serta politik di negeri ini. Setelah itu SOMAL 27 tahun tidur pulas (1983 – 2010), lebih panjang dari masa sadarnya, dan tak lagi peduli tentang Pernyataan Bersama atau Deklarasi. SOMAL tak punya peran serta sentuhan dalam pergolakan mahasiswa ketika melakukan perubahan-perubahan di negeri ini dalam upaya penegakan demokrasi. Jika berdiri karena isu maka mungkinkah dibangkitkan dengan isu? Di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, kita kerap disuguhkan berita tentang sepak terjang Mahasiswa Indonesia saat ini. Apa yang terjadi di Makassar, Jambi dan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Ambon adalah tindak kekerasan yang sama sekali jauh dari citra mahasiswa sebagai calon intelektual. Apakah peran Perguruan Tinggi telah bergeser, karena dari serentetan kejadian tersebut maka Perguruan Tinggi hanya akan menghasilkan generasi muda pemberang dan petarung hebat. Mungkinkah situasi ini sanggup menggetarkan nurani generasi muda SOMAL dan membangkitkan dari tidur pulasnya? Jika mungkin, maka siapa yang pantas membangkitkannya?

VIVAT Academia, VIVAT Profesores, VIVAT SOMAL !!!

Chossie (IMADA 2446/Thn. 1974)
Ketua Umum BP IMADA 1976 – 1977
Sek. Jend. SOMAL 1979 - 1980

Sumber bacaan:
1. Djoni Sunarja Hardjadsumantri, “SEJARAH BERDIRINYA SOMAL, Mengapa Dan Untuk Apa SOMAL Berdiri?”, dalam Buku, Pesta, Cinta & Karya; IMADA 50 Tahun, IMADA, Jakarta,, 2005.
2. Yozar Anwar, Angkatan 66; Sebuah Catatan Harian Mahasiswa, Penerbit Sinar Harapan, Cetakan pertama, Jakarta 1980.
3. Yozar Anwar, PROTES KAUM MUDA!, Penerbit PT. Variasi Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama, April 19

Minggu, 21 Maret 2010

Minggu, 07 Maret 2010

Indrawati Lukman PMB 1963

Indrawati Carvacrolia dilahirkan di Bandung pada tanggal 1 April 1944 kini lebih dikenal dengan nama Indrawati Lukman. Melalui gerak tarinya Indrawati Lukman telah melawat ke berbagai negara di belahan dunia.

Dedikasi Indrawati Lukman dalam dunia Seni Tari dan kemampuannya mengelola Studio Tari telah terbukti dengan berbagai penghargaan yang diterimanya. Berbagai kegiatan penting yang diselenggarakan di Kota Bandung, apabila melibatkan unit kesenian khususnya Seni Tari akan meminta penanganan Indrawati Lukman bersama Studio Tari Indra.

Aktivitas Indrawati Lukman dan Studio Tari Indra dalam memperkenalkan serta mengembangkan Seni Tari Sunda tidak terbatas untuk membantu Pemerintahan Daerah Kota Bandung dan kota-kota lainnya di Indonesia saja. Khususnya ketika harus memberikan suguhan Kesenian Tradisional kepada para tamu-tamu asing.

Melalui kreativitas Seni Tarinya Indra telah mengadakan lawatan ke berbagai negara di belahan penjuru dunia sebagai Duta Seni dan Budaya Indonesia. Dengan Seni Tari Indra berinisiatif sekaligus berharap dapat menjaring wisatawan mancanegara sehingga lebih mengenal lagi Indonesia.

Sebagai Duta Seni dan Budaya Indonesia telah membawa Indra keliling dunia. Sejak tahun 1957 sampai tahun 1997 Indra telah berkunjung ke berbagai negara di belahan penjuru dunia diantaranya Rusia, Cekoslovakia, Hungaria, Mesir, RRC, Korea Utara, Thailand, Philipina, Singapura, Malaysia, Jepang, Uzbekistan, Toronto, Braunschweig & Hamburg Jerman serta beberapa negara lainnya. Selain itu juga pernah mengisi acara pada kegiatan New York World’s Fair di Amerika Serikat dan yang terakhir adalah muhibahnya ke Vancouver-Canada.

Sejak masa kanak-kanak Indra sudah mengenal dunia luar dengan menjadi duta wisata dalam bidang Seni dan Budaya. Menginjak masa remaja Indra sudah berada di negeri orang. Melalui Seni Tari Indra mengepak sayap menembus batas dunia untuk memperkenalkan Seni dan Budaya Indonesia sekaligus menjalin persahabatan antar negara.

Darah seni yang dimiliki Indrawati mengalir dari ibundanya Emmie Soeleman kelahiran Semarang seorang penari Jawa. Pendidikan formal tari diperolehnya dari Stephen College, Columbia-Missouri USA pada tahun 1964-1966, atas beasiswa Burral International Scholarship. Mata kuliah yang dipelajarinya meliputi: musik/beat, modern dance dalam teknik Martha Graham, koreografi, dan ethnic dance (India, Spanyol dan Hawai). Pada tahun 1968 dan 1985 Indrawati belajar tari Thailand di Department of Fine Arts di Bangkok.

Berbekal pendidikan formal seni tari dan pengalamannya sebagai penari, sejak tahun 1955 Indra bergabung dengan Badan Kesenian Indonesia (BKI) yang diasuh oleh R. Tjetje Somantri. Melalui misi Seni dan Budaya telah mengantar Indra untuk keliling dunia. Pengalaman ini juga telah memberinya pengetahuan sehingga dapat menciptakan tarian kreasi baru sekaligus ikut menumbuhkembangkan Seni Tari di Studio Tari Indra yang berdiri sejak tanggal 20 Agustus 1968.

Melihat sosok Indrawati dengan warna kulitnya yang kuning dan hidungnya yang mancung serta nama yang agak berbau asing yaitu Indrawati Carvacrolia, banyak orang mengira bahwa Indrawati adalah “indo”. Ternyata dugaan orang itu keliru. Indrawati puteri dari pasangan Soesatio Poerwohadikoesoemo, MSc kelahiran Brebes dan Emmie Soeleman kelahiran Semarang.

Nama Carvacrolia dibelakang namanya diberikan oleh ayahnya yang saat itu sedang meneliti sejenis zat kimia yang terdapat pada carvacrol. Carvacrol merupakan nama tumbuhan sejenis thyme yang mengandung antiseptik dan berasal dari cyprus atau pinus. Sedangkan Lukman yang ada dibelakang namanya adalah nama suami tercinta yakni Ir. Winarya Lukman Machdar,Dipl.H.E salah seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Jawa Barat.

http://www.sundanet.com/?p=2