Workshop bisnis kuliner

Diskusi

Ulang tahun bersama di Rumah Sn Andi Sahrandi 67
Workshop bisnis kuliner di Bloemen Bandung
Reuni angkatan 1973 di Jakarta

Perploncoan PMB 2009 (3)

Minggu, 22 Februari 2009 pukul 07:12:00, Republika
Diperlukan Hal-hal yang Terukur

Banyak orangtua menentang, tapi ada pula yang jutsru menganjurkan anaknya.
''Kamu pilih mana. 'Buku suci' ini tak saya kembalikan atau cium kaki saya,'' kata sang senior. ''Pilih bukunya dikembalikan Tuan,'' jawab Nadia Rahmawati, yang mendapat nama bagus Megaaa. ''Pilihannya cuma dua. Bukunya tidak saya kembalikan atau cium kaki.'' Nadia akhirnya memilih cium kaki, dengan alasan agar bukunya segera dikembalikan. Tapi, ia pun tak segera mendapatkan bukunya. ''Saya tak menjanjikan setelah cium kaki, bukunya saya kembalikan. Saya cuma memberikan dua pilihan.'' jawab seniornya. ''Ingat ya, jangan pernah mau mencium kaki orang lain. Cium kaki hanya untuk orangtua,'' kata seniornya memberi nasihat.
Nadia pun mendapatkan bukunya, dan beralih ke senior lain untuk mendapatkan tanda tangan perkenalan di acara perpeloncoan di Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB).Tapi, beberapa hari mengikuti perpeloncoan, Nadia harus berhadapan dengan orangtuanya. Padahal, untuk mengikuti acara itu, ia sudah mengantongi tanda tangan orangtua sebagai persetujuan, yang kemudian ia serahkan kepada panitia.
Nadia dilarang orangtuanya melanjutkan keikutsertaannya di acara itu. Nadia yang biasanya sudah di rumah paling telat pukul 21.00, selama ikut perpeloncoan baru pulang di atas pukul 00.00. Ibu Nadia bahkan sempat naik gula darahnya. Panitia pun kena semprot, karena tak bisa memenuhi janji acara selesai pukul 22.00 WIB.Nadia pun sempat menangis, karena hal itu. Di satu sisi ingin mematuhi keinginan orangtua, tapi di sisi lain ia ingin tersu melanjutkan perpeloncoan.
''Soal Mama emang selalu kepikiran. Pertama, takut komplikasi juga kan, abis udah lima tahun mengidap penyakit diabetes. Dan, inget kakek juga, yang meninggal karna diabetes. Apalagi gara-gara ini ada rasa takut disangka jadi anak yang nyusahin orangtualah, yang nggak nurut, yang nggak berbakti, jadi saat ngejalanin perpeloncoan ini banyak banget pikirannya,'' tutur mahasiswa Humas Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu.
Tapi, Nadia akhirnya bisa meluluhkan kekerasan hati orangtua, sehingga ia bisa sampai akhir acara perpeloncoan. Ia ngotot ikut inisiasi ini karena ia ingin memperluas jaringan dengan ikut organisasi.Thomas Alfa Edison yang sudah telah mengikuti orientasi studi di ITB, pun rela mengikuti perpeloncoan demi memperluas jaringan. ''Konsep perpeloncoan di PMB sudah dikaji, karena alumni PMB mempunyai profesi yang beragam mulai dari pengacara hingga ilmuwan,'' ujar Mahasiswa Terbaik MIPA ITB 2008 itu.
Perpeloncoan 10 hari di PMB, kata Thomas, hampir sama dengan OS di ITB. Namun ia merasa PMB lebih aman karena dilengkapi oleh dokter dan diawasi oleh orang-orang yang mengerti di bidangnya. ''Mereka yang mau masuk ke PMB sifatnya sukarela. sebelum perpeloncoan, mereka harus menjalani medical check up, dan mengisi formulir riwayat kesehatan mereka,'' ujar Deni Suryawan, ketua Panitia Penerimaan Anggota Baru PMB.
Menurut Deni, pelaksanaan perpeloncoan pun dikontrol dengan ketat. Ada coaching clinic soal pelaksanaan perpeloncoan, ada pula penjelasan makna dari masing-masing acara di perpeloncoan. ''Tekanan mental dan fisik diberikan kepada peserta secara terukur,'' ujar Deni.Menurut Deni, tanda tangan persetujuan orangtua juga menjadi syarat penting sebelum ikut perploncoan. Ketika ada yang memalsukan tanda tangan orangtua atau wali, mereka pun dipanggil panitia untuk memberikan pertanggungjawaban.
Aam Hamimsar menjadi orangtua yang akan menyodorkan tanda tangan persetujuan tanpa harus diminta terlebih dulu. Ia malah yang mendorong anaknya mengikuti kegiatan perpeloncoan. Bapak empat anak ini memang memandang tradisi perpeloncoan sebagai suatu hal yang positif. Alasannya lewat ajang seperti itulah rasa kepercayaan diri anaknya bisa muncul. Menghilangkan rasa malu itu lalu penting sebagai bagian dari perkembangan dirinya. ''Saya adalah produk hasil pelonco yang berhasil,'' kata Aam yang pernah menjalani perpeloncoan pada 1069 itu.
Di acara perpeloncoan, ada banyak hal yang menyenangkan. ''Siapa pun yang ikut perpeloncoan, awalnya pasti menyebalkan, namun jika sudah terlewati menjadi hal yang lucu,'' kata Thomas yang menjadi Jendral Pelonco 2009 di PMB.Keinginan Thomas menempatkan dirinya pada titik nol, membantu dirinya bisa melewati masa perpeloncoan itu. Ia menjalaninya dengan rasa, membuka segala kemungkinan baru yang ada di luar dirinya. Semuanya demi upaya membangun jaringan.
''Inget temen-temen semuanya, Nad terpacu terus motivasinya. Apalagi ada satu temen yang tau kondisi Nad kayak apa. Dia yang terus nyemangatin, makanya sedih dan terharu banget saat menyingsing fajar. Pas dipelonco sih nggak nangis, tapi giliran denger kata "selamat" ya, aduh, rasanya pengen terjun bebas saking seneng-nya,'' tutur Nadia.
Nadia selalu teringat peristiwa yang bergubungan dengan ibunya. Setelah ibunya merestui dirinya untuk meneruskan acar perpeloncoan, Nadia jadi sering dijemput ibunya. Teman-temannya pun ikut menumpang mobil ibunya. ''Mama masih ngomel-ngomel. Tapi, ngomel-nya sambil mau muntah. Solanya, kami pada bau. Apalagi setiap hari kami selalu diberi minum dan dilumuri minyak ikan,'' ujar Nadia. ren/ind/kie

Inisiasi di Wanadri dan Menwa
Wanadri dan Resimen Mahasiswa (Menwa) mempuyai tradisi yang keras dalam inisiasi. calon anggota kelompok pecinta alam di Bandung ini harus mengikuti empat tahap tes. ''Yaitu, tes psikologi, tes medis, tes fisik dan wawancara medis,'' ujar Iwan dari Wanadri.
Mereka yang dapat rekomendasi untuk bisa mengikuti inisiasi, akan menjalani pendidikkan dasar selama sebulan untuk mendapatkan 12 materi. Di antaranya, navigasi darat. survival, mengenal makanan yang bisa dimakan atau botani, tebing terjal, materi pembekalan wawasan kebangsaan, materi tentang lingkungan hidup, arung jeram, dan lain-lain.
Iwan mengaku, selama pendidikan dasar itu kontak fisik masih bisa diterapkan. Asal, tujuannya jelas. Tapi, kalau untuk menegakkan disiplin hukum yang diterapkan tidak akan mengada-ada. Misalnya, kalau ada peserta pendidikan itu yang melanggar aturan, mereka harus dihukum push up satu seri sebanyak 10 kali.
Tamparan pun, lanjut dia, bisa dilakukan pada orang tertentu dengan kondisi tertentu. Misalnya, kalau ada peserta yang kedinginan atau melamun, mereka harus ditampar untuk mengembalikan konsetrasi. Di gunung, kata dia, semua peserta harus dijaga suhu badannya agar tidak dingin karena kalau kedinginan bisa menyebabkan kematian.
Di Menwa, yang menerima anggota juga berdasarkan kesukarelaan, juga mengadakan serangkaian tes kepada calon anggota. "Nah, salah satu yang wajib dilampirkan saat mendaftar adalah surat keterangan sehat dari dokter," kata Ariza Patria, komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia.
Calon anggota mengikuti proses wawancara dan pra-pendidikan dasar. Kegiatan tersebut banyak dilakukan di kampus-kampus. Sebelum pelatihan dijalankan, calon anggota sekali lagi harus memeriksakan kesehatannya dan melampirkan buktinya. Dalam pelatihan ini, materi-materi bela negara serta etika dalam ketentaraan di berikan di kelas, diiringi dengan pelatihan fisik. "Ya seperti push up, sit up, back up," ungkap Ariza.
Selain itu, setiap pra pendidikan dasar yang memang menu pelatihannya sudah standar tersebut, setiap kampus juga mengadakan jurit malam atau dalam istilah menwa disebut caraka malam. Dalam kegiatan itu, calon anggota baru seolah-olah berada dalam situasi perang dan harus mengirimkan pesan kepada komandannya. Dalam perjalannya dia akan menemui banyak halangan dan rintangan. "makanya teknik survival juga diajarkan disini," tambahnya. Ketika calon anggota baru itu lolos dari pelatihan ini maka dia akan melanjutkannya ke pendidikan dasar yang dilakukan di komando tingkat provinsi dengan materi yang lebih berat. kie/kim

Perploncoan PMB 2009 (2)

Inaugurasi PMB angkatan 2009

Menyongsong Fajar.... selamat datang PMB angkatan 2009

Perploncoan PMB 2009 (1)

Minggu, 08 Februari 2009 pukul 08:47:00
Perpeloncoan
Oleh: Priyantono Oemar

Jendral dan Jendril siap dilelang namanya di acara Malam Lelang Nama. Sang Jendral adalah Thomas Alfa Edison, mahasiswa semester VII Fisika Institut Teknologi Bandung. Sang Jendril S Nadia Rahmawati, mahasiswa semester V Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.Sang Jendral adalah peraih medali perunggu Olimpiade Fisika Internasional pada 2005. Indeks Prestasi Kumulatifnya 3,9 dari skala 4,0. Indeks prestasi terendah 3,7, dan pernah 3,8. Lainnya 4,0.Sedangkan Sang Jendril gaul abis, pinter poco-poco, aktif di radio komunitas di Jatinangor, dan Indeks Prestasi Kumulatifnya 3,5 dari skala 4,0.Sang pembeli bertanya kepada mereka melalui juru lelang, karena sang pembeli sedang serak suaranya. ''Berapa harga kamu?'' tanya sang pembeli.''Dua puluh juta tuan,'' jawab Jendral.''OK, saya beli kamu berdua sama Jendril dengan harga Rp 25 juta.''Setelah applaus dari hadirin, sang pembeli tersu memberikan nama kepada Jendral dan Jendril. Sang Jendral diberi nama Sontoloyo Banget Yee (SBY) dan Jendril diberi nama Megaaaa. Malam itu ada lebih dari 100 plonco-plonci yang dilelang namanya. Mereka diberi nama baru, menggantikan nama asli mereka. Mereka harus menyebut nama baru itu sebagai nama bagus, dan nama asli merek sebagai nama jelek.Pagi harinya, saat apel pagi, Sang Jendril pun kebagian memimpin plonco-plonci menari poco-poco. ''Ci kenapa nama kamu a-nya banyak Ci.''''Karena saya kurus Tuan, jadi katanya untuk membedakan dengan yang asli,'' jawab plonci jendril.

Ada 165 mahasiswa Bandung yang pada Jumat (30/1) malam lalu mengikuti pembukaan perploncoan. Mereka akan mengikuti perpeloncoan selama 10 hari di Perhimpunan Mahasiswa Bandung, organisasi ekstrakampus yang dinilai Wimar Witoelar sebagai organisasi yang fun. Mereka menyatakan kesukarelaannya mengikuti perpeloncoan itu. Jika mereka tak cocok, mereka boleh mengundurkan diri. Mereka harus menunjukkan bukti adanya izin dari orangtua atau wali. Dan ternyata, ada pula orangtua atau wali yang menganjurkan anaknya atau anak walinya mengikuti perploncoan ini. ''Oom saya yang menganjurkan, untuk latihan mental katanya,'' ujar Arie Budhiana, mahasiswa Maranatha, Bandung.Tapi, ada juga orangtua yang khawatir, karena anaknya memaksa diizinkan untuk ikut. Tapi, karena sang anak merasa fun di acara perpeloncoan ini, sang anak tetap memaksa terus ikut. Sang Jendril Megaaa mengaku harus terus ikut perpeloncoan karena acaranya berbeda dengan Opspek di kampus. Selain itu, motivasi dia melewati masa ini adalah karena ia ingin menambah pergaulan, yang dengannya berarti akan memperluas jaringan.

Alasan yang juga diakui Sang Jendral.''Jendral, kamu pinter, ngapain kamu capek-capek ikut perpeloncoan?''''Saya ingin menambah jaringan Tuan.''''Memangnya di ITB nggak cukup. Kamu aktif di kampus?''''Aktif di tiga organisasi Tuan, tapi semuanya anak-anak ITB. Jadi, kalau ke sini, jaringan saya makin luas Tuan.'' Membangun jaringan, diakui Arifin Panigoro --yang juga hadir di Malam Lelang Nama peepeloncoan itu-- membantu memperlancar bisnis dia. Itulah yang ia pertegas di bukunya, Berbisnis Itu (tidak) Mudah. Sebagian besar plonco-plonci itu memang termotivasi untuk membangun jaringan, meski harus melalui masa perpeloncoan selama 10 hari. ''Biar para mahasiswa itu tidak kuuleun,'' kata Djanaka AD, mantan direksi PT Pupuk Kujang.

Perpeloncoan di Indonesia bermula dari Meneer Bosscha van Malabar, yang mengadopsi mitologi Yunani untuk memelonco anaknya di ITB. ''Dalam mitologi Yunani yang dianut sekolah publik Anglosaxon, ada penghukuman oleh Dewa Guntur, Zeus, Neptune, yang dimulai dengan mencabut hak hidup para Plebes (anak haram dari Sains dan Seni), lalu ada siksaan sampai kemudian ke Hades (neraka),'' papar Bernard Mangunsong, alumni ITB yang pernah menjadi Bapak Plonco pada 1969.Di antara itu, kata Bernard, ada side story selama menunggu hukuman berikutnya, yaitu cerita cinta semalam suntuk (whole night) ketika Helena diculik ke Athena oleh Paris dan masuknya Trojan Horse adalah pseudo victory bagi Plebes.Skenario perpeloncoan, oleh Meneeer Bosscha dibuat mengikuti skenario mitologi Yunani ini. Ada Dewa Guntur yang mencabut hak peserta, kemudian ditetapkan sebagai plonco-plonci (Plebes). Ada acara malam neraka, ada acara whole night, ada cease fire yang menggambarkan Ipseudo victory. Siksaan di mitologi Yunani tentu berbeda dengan siksaan di acara perpeloncoan. Bukan siksaan, tetapi sesuatu yang fun. Tak ada kekerasan fisik. ''Kemudian ada pengadilan terakhir sebelum masuk ke api unggun untuk bakar atribut ketika inaugurasi,'' jelas Bernard.'

'Tuan, perkenalkan, Tuan. Nama bagus saya belum punya, Tuan.''

''Nama bagus kamu belum punya?''

''Iya Tuan.''''Cepat minta buku suci.''

''Buku suci saya sudah punya Tuan.''

''Tapi, nama bagus kamu belum punya?''''Iya Tuan.''

''Kamu tidak ikut Malam Lelang Nama?''

''Ikut Tuan.''Sang Tuan pun meminta buku suci si plonco. Ia ingin memberinya nama yang harus ia tuliskan di buku suci.''Nah ini, kamu sudah punya nama bagus.''

''Iya Tuan, nama bagus saya belum punya, Tuan.'''

'Ini kamu sudah punya. Nama bagus kamu Belum Punya?''

''Iya Tuan.''Sang Tuan pun tak jadi memberikan nama bagus, karena Belum Punya adalah nama bagus siplonco itu.

proe12@republika.co.id
http://www.republika.co.id/koran/0/30178/Perpeloncoan_Priyantono_Oemar

Acara pembukaan

Sebelum acara pembukaan

Berpose didepan Gedung Merdeka

Latihan nyanyi

Jendral dam jendril PMB 2009

Pemilu dan pembentukan pemerintah

A. Pemahaman Dasar.

Sesungguhnya pemilu adalah kegiatan rutin dalam sistem demokrasi. Rakyat menseleksi dan selanjutnya memilih wakil rakyat dan/atau pemimpin pemerintahan untuk periode waktu tertentu. Dalam demokrasi pemilu adalah implementasi kedaulatan rakyat. Selaku pemilik kedaulatan, selayaknya, bahkan seharusnya, mudah bagi rakyat untuk melaksanakan pemilu. Artinya undang-undang tentang pemilu yang dibuat wakil-wakil rakyat di parlemen harus mudah dimengerti agar pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dan rakyat, yang berkepentingan atas kedaulatannya, mudah melaksanakannya. Maka menjadi ganjil bila undang-undang tentang pemilu berisi aturan rumit dan/atau ‘njlimet’’, yang notabene untuk rakyatnya sendiri. Di sejumlah negara (sistem parlementer) undang-undangnya bahkan menetapkan pemilu harus terselenggara dalam satu hingga maksimum tiga bulan pasca pembubaran parlemen. Siapa yang boleh memilih? Pemahaman umum adalah bahwa yang mempunyai hak pilih adalah rakyat yang telah memenuhi syarat tertentu (a.l. umur). Penggunaan nomenklatur rakyat di sini sesungguhnya kurang tepat. Lebih tepat disebut bahwa “yang memiliki hak pilih adalah warga negara”. Ini berarti bahwa hak pilih berlaku untuk rakyat dan pejabat/petugas negara. Hakim, pegawai negeri, polisi, dan militer adalah pejabat/petugas negara yang juga punya hak pilih. Tidak demikian dengan hak dipilih. Hak dipilih hanya ada pada rakyat. Artinya yang mengisi jabatan politik (legislatif dan eksekutif) adalah rakyat. Hakim, pegawai negeri, polisi, dan militer selaku pejabat negara tidak punya hak dipilih. Logikanya sederhana, karena jabatan politik yang konotasinya kekuasaan dan sifatnya sementara atau memiliki periode masa jabatan. Pejabat jabatan politik kembali sebagai rakyat biasa tatkala tidak lagi menjabat. Pejabat negara, selaku petugas atau alat negara, harus bebas dari pengaruh politik praktis dan oleh karenanya tidak boleh terjun ke dunia politik yang bernuansa pro dan kontra itu. Tidak sederhana dan memang tidak boleh mudah bagi pejabat negara yang mengemban tugas negara, untuk melepaskan jabatan di kurun masa jabatannya (sementara atau selamanya) hanya karena ia mengincar jabatan politik. Dengan demikian menjadi jelas makna adagium demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Asas pemilu adalah ‘bebas dan rahasia’. Rakyat bebas menentukan pilihan tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh apa atau siapapun, oleh karenanya harus terpenuhinya asas kerahasiaan dalam menetukan pilihan. Kata bebas juga mengartikan bahwa konstituen pemilih bisa menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Pemilu adalah hak bukan kewajiban. Logikanya sederhana apabila pemilu diposisikan sebagai kewajiban bagi rakyat maka menjadi tidak berarti lagi makna kedaulatan rakyat. Digunakan atau tidaknya hak memilih oleh konstituen pemilih memiliki dua arti yang berbeda. Di negara yang sistem demokrasinya sudah ajeg, ketidakikutsertaan konstituen pemilih lebih diartikan sebagai kepercayaan rakyat akan produk pemilu. Namun, bagi negara yang sistem demokrasinya belum ajeg, ketidakikutsertaan konstituen pemilih bisa diartikan sebagai ketidakpercayaan, skeptisisme, ataupun apatisme masyarakat terhadap produk pemilu. Banyak atau sedikitnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang berlaku.

B. Pemilu Sistem Parlementer dan PemiluSistem Presidensial.

Dalam sistem parlementer obyek yang diperebutkan dalam pemilu adalah parlemen. Oleh karena jumlah anggota parlemen banyak, biasanya ratusan, maka diperlukan kelompok, dalam hal ini partai, atau koalisi partai, untuk bisa menguasai suara mayoritas di parlemen. Melalui parlemen partai pemenang, dengan atau anpa koalisi, membentuk kabinet pemerintahan (eksekutif) dan jabatan Perdana Menteri adalah pimpinan tertinggi partai pemenang. “Kontrak Sosial” adalah antara partai pemenang dengan rakyat. Umum dan biasa terjadi, dalam sistem presidensial, Perdana Menteri merangkap sebagai Ketua Parlemen sekaligus Ketua Partai (diffusion of powers). Sistem parlementer biasa disebut sebagai ‘parlemen yang memerintah’. Partai yang kalah dalam pemilu tidak ikut memerintah dan menempatkan diri sebagai partai oposisi atau netral. Sistem parlementer biasa disebut sebagai ‘sistem tradisi partai kuat’.Dalam sistem presidensial obyek utama yang diperebutkan adalah presiden. “Kontrak Sosial” adalah antara presiden terpilih (selaku individu yang dipercaya rakyat) dengan rakyat. Fungsi parlemen kendati juga dipilih melalui pemilu bukan sebagai pemegang kontrak sosial melainkan sebagai lembaga yang menterjemahkan kontrak sosial ke dalam undang-undang (yang dengan itu maka kontrak sosial dimungkinkan untuk dilaksanakan) sekaligus sebagai lembaga pengontrol kinerja presiden. Karena kontrak sosial adalah antara individu presiden dengan rakyat maka dalam sistem presidensial tidak dikenal adanya partai oposisi. Kelompok kepentingan yag memperjuangkan aspirasi tertentu yang bersifat spesifik umumnya lebih berpengaruh atas lahirnya kebijakan/undang-undang ketimbang partai. Sistem presidensial biasa disebut ‘sistem tradisi partai lemah’.

C. Pemilu di Indonesia.

Sejarah mencatat, tahun 1955 (di era UUDS 1950), dengan segala kesederhanaan, Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR dan pemilu untuk memilih anggota konstituante, hanya dalam selang waktu tiga bulan (pemilu DPR, 29 September 1955 dan pemilu untuk konstituante, 15 Desember 1955). Pemilu 1955 banyak dikenang sebagai pemilu paling demokratis. Selanjutnya, tahun 1957, diselenggarakan pemilu untuk memilih DPRD (provinsi). Pemilu DPRD dilaksanakan dalam dua tahap, Juni 1957 pemilu untuk Indonesia wilayah Barat, dan Juli 1957 untuk pemilu Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, Konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus. Konstituen pemilih bisa dengan cermat menyimak materi kampanye dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusung oleh partai peserta pemilu. Artinya konstituen pemilih memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih, tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Di era itu pemilu diselenggarakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu besar. Kesederhanaan pemilu bukan/tidak karena negara tidak memiliki anggaran yang baru merdeka kondisi keuangan negara memang terbatas). Tahun 1971, Orde Baru menghadirkan kembali pemilu dalam khasanah kehidupan bernegara. Orde Baru memperkenalkan pemilu serentak (pemilu borongan) yakni memilih sekali gus anggota DPR, memilih anggota DPRD Tingkat I (provinsi), dan memilih DPRD Tingkat II (kabupaten dan kota madya) dalam satu masa pemilihan. Yang mungkin karena dilakukan dengan cara sekaligus semcam itu maka pemilu diberi predikat sebagai “Pesta Demokrasi”. Sebagai layaknya hajatan besar, tentu diperlukan biaya yang besar pula. Di era Orde Baru, Golkar bahkan mempersiapkan pemilu berikutnya sejak di hari pertama setelah diperoleh keputusan resmi pemenang pemilu. Artinya persiapan pemilu dilakukan selama 5 (lima) tahun! Di era Orde Baru, dengan motto-nya yang terkenal, “Politik No Ekonomi Yes”, dilakukan pembatasan jumlah partai. Pemilu pertama Orde Baru, 1971, masih diikuti oleh 9 (sembilan) partai politik dan 1 (satu) ‘bukan partai’ yakni Golongan Karya (Golkar). Selanjutnya sejak tahun 1977, hingga tahun 1997 pemilu diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali diikuti oleh 3 (tiga) kontestan, 2 (dua) partai politik, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewadahi aspirasi kebangsaan termasuk di sini aspirasi agama non muslim dan Partai Pembangunan Indonesia (PPP) yang mewadahi aspirasi agama Islam dan 1 (satu) ‘bukan partai’ Golongan Karya (Golkar, berintikan ABRI, Birokrasi, dan golongan ‘non partai’). Dari jumlah 500 kursi DPR (merangkap sebagai anggota MPR), yang ‘dipemilukan’ adalah 400 buah kursi karena ABRI, yang tidak ikut pemilu, memperoleh kursi tetap 100 buah. Anggota MPR Utusan Golongan (UG) dipilih dan diangkat Presiden dan Utusan Daerah (UD) dijabat oleh Muspida yakni Pangdam, Kapolda, Kajati, Gubernur, dan Ka DPRD Tk I. Sejak pemilu 1971 hingga pemilu 2009 ‘pemilu borongan’ sepertinya sudah menjadi pilihan baku sistem pemilu di Indonesia.Satu tahun pasca tumbangnya Orde Baru (1999) diselenggarakan pemilu yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan partai), anggota DPR, DPRD Tk I, dan DPRD Tk II. Mulai diperkenalkan lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) namanya. Obyek yang dipilih tidak berbeda, mencoblos tanda gambar partai. Entah oleh banyaknya partai entah oleh aturannya yang memang kurang jelas, di era yang katanya demokrasi, rakyat mulai merasakan pemilu kali ini ruwet dan njlimet. Masyarakat mulai ‘diperkenalkan’ dengan ‘budaya’ protes-memprotes hasil pemilu. Tahun 2004, adalah pemilu kedua pasca Orde Baru, selain memilih anggota legislatif juga mulai diperkenalkan pemilu untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai dengan menambah satu obyek, memilih anggota DPD (bukan dari partai). Tahun 2009, diikuti oleh 38 partai nasional dan 6 partai lokal, setiap pemilih memperoleh kesempatan untuk menjatuhkan pilihan pada calon anggota legislatif, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD (yang kini bisa berasal/dicalonkan partai). ‘Budaya’ protes-memprotes hasil pemilu kembali marak.Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai (masih di tambah dengan calon independen dan 6 partai lokal di Aceh). Tidak kurang ruwet dan njlimet dibanding dengan yang sudah-sudah. Diperkirakan tidak kurang dari 300 hingga 500 calon yang terdaftar resmi di KPU di setiap daerah pemilihan bertarung atas nama partai (dan a.n. independen) memperebutkan kursi DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya, hasil perolehan suara partai di DPR akan menentukan komposisi dan/atau konfigurasi calon presiden/wakil presiden. Untuk pemilu legislatif diberlakukan metode baru, bukan mencoblos, melainkan dengan cara ‘mencontreng’ dua kali. Hal yang memang logis karena kendati kertas lembaran yang memuat nama partai dan nama calon sudah cukup besar namun, dikarenakan banyaknya nama calon, kolom obyek masih terlalu kecil apabila pilihan dilakukan dengan cara mencoblos dan masih riskan apabila ‘mencontreng’ hanya dilakukan sekali (contrengan bisa melebar ke kolom lain). Pertanyaannya adalah seberapa besar kemampuan daya ingat (memori) konstituen pemilih dalam menengarai obyek yang akan dipilih yang jumlahnya ratusan itu? Sudahkah diperhitungkan kesulitan yang akan dialami oleh konstituen buta aksara dan/atau yang telah renta. Di sisi lain bagaimana calon-calon, yang jumlahnya ratusan itu, mengkampanyekan diri dan partainya di atas begitu terbatasnya ruang umum yang tersedia di hampir seluruh daerah pemilihan. Berapa besar daya tampung media cetak dan elektronik memberikan porsi yang adil bagi setiap calon? Berapa besar dana yang harus dikeluarkan calon, di luar anggaran negara sebesar Rp 22,7 trilyun, untuk membiayai kampanye di ajang pertarungan yang terlanjur berpredikat sebagai pesta demokrasi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berkait langsung dengan kualitas perolehan hasil pemilu.

** Hendarmin Ranadireksa , Perhimpunan Mahasiswa Bandung 1962 **

** Sekjen Forum Bandung **

Perjalanan Karier Peterjun H. Johny Nasution alm (PMB’71)

Terjun Pertama Kali di Usia 21 Tahun

SEBAGAI aktivis di Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) tentu banyak sekali kegiatan yang dilakukannya. Secara sengaja, ia kemudian mulai berkenalan dengan olah raga terjun payung.
Saat itu di Bandung ada sebuah klub terjun payung sipil, Aves, yang didirikan beberapa orang sipil antara lain Trisnoyuwono (alm), Arifin Panigoro, Ahmad Buchari Saleh, Syarif Barmawi, Hertriyono. Sebagian besar dari mereka adalah senior Johny dari PMB yang juga anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) dari Batalion II ITB.
Mereka sedang mencari bibit-bibit peterjun muda untuk dididik dan bergabung menjadi anggota Aves. Mereka tidak membuka pendaftaran secara umum, namun membidik para aktivis dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan salah satunya dari PMB. Pada 1972, berawal dari ketertarikannya di masa kecil, Johny kemudian bergabung dengan Aves sebagai angkatan keempat di klub peterjun sipil itu.
“Saya diperkenalkan terjun payung oleh Ahmad Buchari dan Dikdik Hasan yang menjadi mentor pertama saya mencoba olah raga terjun payung. Saya mau karena memiliki rasa penasaran dan dari sanalah saya mulai bergelut dengan olah raga ini,” kata Johny.
Selain para senior yang membantunya, Johny juga mendapatkan pelatihan dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU (Paskhas TNI AU sekarang) dengan mentor Yusman dan Ruru. Dengan keteguhan hatinya, Johny mengikuti semua pelatihan dengan cermat dan tekun sehingga tidak lama ia sudah bisa menguasai olah raga tersebut.
Namun, tidak ada satu pun dari anggota keluarganya yang mengetahui tentang kegiatannya itu. Hampir setiap subuh, Johny selalu pergi dari rumah, sehingga adik-adiknya menyangka rajin ke masjid untuk mengikuti kuliah subuh. Padahal, pria yang akrab disapa Bang Ade itu pergi untuk berlatih di Margahayu Bandung secara diam-diam.
“Saya sengaja tidak memberitahukan hal itu karena saat itu olah raga terjun payung masih sangat awam untuk dipahami. Apalagi risikonya cukup tinggi sehingga jika saya meminta izin, kemungkinan besar tidak akan diluluskan apalagi oleh ibu saya. Saya baru memberi tahu mereka dari hasil foto koran saat saya selesai terjun dan mereka terkejut,” kata Johny.
Ia memulai latihan dengan melakukan ground training di Bandara Sulaeman Margahayu Bandung. Setelah beberapa lama, pada usianya yang ke-21, Johny memulai penerjunan pertamanya di Margahayu. Saat itu ia terjun dari pesawat Gelatik sumbangan dari negara Spanyol kepada Lipnur (PT DI sekarang).
“Pada awal terjun, modal saya hanya nekat. Sepertinya tidak ada rasa takut, karena saya belum tahu bagaimana rasa terjun dari angkasa itu. Justru yang ada hanya keingintahuan dan kepenasaran yang ditunjang darah berpetualang saya untuk mencoba sesuatu yang baru. Ternyata saya berhasil dan ada kepuasan tersendiri seusai melakukannya,” tutur Johny.
Justru, rasa takut mulai muncul setelah ia beberapa kali melakukan penerjunan. Untuk itu, ia selalu berusaha me-manage rasa takutnya itu. Ia bisa mengatasinya dengan keyakinan serta doa kepada Tuhan.***

** Meninggal dunia tgl 28 Januari 2009 **

Berita persiapan perploncoan 2009

Calon anggota PMB saat brefing

Paduan suara senior PMB Calon anggota PMB saat Open House

Gong Chi Pa Chai

Salah satu acara Masa Penerimaan Anggota Baru 2009

Berita Gempa Manokwari

Syahban Dharsono PMB 1988 dan Andi Sahrandi PMB 1967 (Posko Jenggala)

Ditengah-tengah korban bencana alam Manokwari.

Bupati Manokwari, relawan, Andi Sahrandi (Posko Jenggala, PMB 1967) dan Syahban Dharsono PMB 1988

Ketahanan Energi

Ketahanan Energi Perlu
Bandung, Kompas, 1 November 2008

Tarikan kebutuhan antara energi terbarukan dan pangan akan terus meningkat pada masa depan. Untuk itu, gerakan bersama mewujudkan ketahanan energi dan pangan nasional harus segera dirintis guna menghindari krisis lanjutan yang mengancam Indonesia ke depan.
Salah satu upaya mewujudkan ketahanan energi sekaligus pangan ini adalah dengan mengaplikasikan konsep Kawasan Terintegrasi Pangan dan Energi Terbarukan di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua selatan.
Demikian disampaikan pendiri Grup Medco, Arifin Panigoro*), dalam kuliah umum bertema ”Merebut Masa Depan: Menyemai Energi, Pangan, dan Pendidikan”, Jumat (31/10) di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat.

(Arifin Panigoro memberikan materi kuliah umum bertema "Merebut Masa Depan: Menyemai Energi, Pangan, dan Pendidikan" di Aula Barat ITB, Jawa Barat, Jum'at (31/10). Ia berbicara soal perlunya upaya pemanfaatan lahan kritis, baik untuk tanaman energi terbarukan maupun tanaman pangan.)

Orasi dipandu Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV Rosiana Silalahi dan dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pemimpin sejumlah media cetak dan elektronik, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Menurut Arifin, tingginya ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil telah mengantarkan Indonesia pada keterpurukan. Laju konsumsi energi fosil tak bisa dikendalikan, angka penjualan kendaraan terus meningkat pesat setiap tahun, sementara cadangan dan produksi minyak terus turun. ”Dollar yang paling banyak digunakan untuk BBM ini tak kurang dari 1 miliar dollar AS per bulan. Ini sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah,” katanya.
Indonesia, kata Arifin, harus segera bangkit dan mengantisipasi kebutuhan pangan maupun energi terbarukan secara terintegrasi. Memiliki baik etanol, biofuel, biodiesel, tetapi di sini lain juga tidak mengabaikan kebutuhan pangan. ”Tarik-tarikan di antara dua hal ini (kebutuhan pangan dan energi terbarukan) dari tanaman ke depan bakal semakin serius,” ujarnya seraya mencontohkan kasus melonjaknya harga jagung akibat konversi 30 juta ton komoditas itu menjadi etanol di Amerika Serikat.
Dia mengatakan, keberhasilan Brasil menghilangkan ketergantungan pada energi fosil patut ditiru Indonesia. Di negara itu diterapkan lahan terintegrasi 3,6 juta hektar penghasil gula dan etanol berbasis tebu.
Papua Selatan cocok
Di Indonesia, wilayah yang paling cocok mengadopsi sistem lahan terintegrasi ini adalah Papua Selatan dengan lahan yang tersedia seluas 12 juta hektar. ”Kebutuhan 350.000 barrel BBM (konsumsi nasional) bisa disubstitusi dari Papua saja. Estimasi produksinya 21,6 juta ton dan penghasilan 16 miliar dollar AS.”
Dalam skala mikro, di lahan seluas 20 hektar, Medco tengah mengembangkan riset areal terintegrasi ini di wilayah Merauke, Papua selatan. Ia optimistis, ke depan lahan ini bisa dijadikan model pengembangan dalam skala yang lebih besar. Hanya saja, persoalan yang tersisa adalah mengenai infrastruktur jalan, transportasi, dan irigasi.
Menurut alumnus Teknik Elektro ITB ini, riset ini bersifat nonprofit dan bisa dimanfaatkan banyak pihak.
Sementara dalam acara halalbihalal di Hotel Grand Preanger, Bandung, Arifin menyatakan belum siap untuk maju sebagai calon presiden. Acara dihadiri, antara lain, mantan Gubernur Jabar Solihin GP, mantan anggota DPR Tjetje Padmadinata, dan mantan Ketua KPU Jabar Setia Permana. (JON/REK/JAN)

*) Perhimpunan Mahasiswa Bandung A 64