-----------------------------------------
Pemerataan di Indonesia Masalah Serius
Kamis,
28/06/2012 - 17:48
http://www.pikiran-rakyat.com/node/193988
JAKARTA, (PRLM).- Indonesia mengalami pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, namun tidak diikuti oleh pemerataan. Akibatnya, saat
ini banyak orang kaya sekali tetapi sebaliknya banyak juga masyarakat di bawah
yang ekonominya tidak membaik.
"Pemerintah tidak bohong, memang pertumbuhan
ekonomi kita positif. Income per kapita sudah naik di atas 3000 dolar AS. Tapi
ekonomi masyarakat di bawah tidak banyak berubah. Pemerataan ini masalah
serius," kata Siswono Yudohusodo, mantan menteri Perumahan Rakyat dan
Menteri Transmigrasi, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Kamis (28/6).
Ia mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan
mahasiswa pada seminar bertema "Tantangan dan Peluang Perekonomian
Nasional" yang diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB).
Pembicara lainnya adalah ekonom Muslimin Nasution, mentan Menteri Keuangan
Bambang Subianto, dan pengusaha Arifin Panigoro.
Siswono mengatakan, berbagai upaya harus dilakukan
bangsa Indonesia, tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga negara. Seperti
dalam pemilikan aset bangsa yang dikuasai asing, sesungguhnya bisa dikembalikan
pemilikannya menjadi milik nasional.
Dia memberi contoh perusahaan di Malaysia yang sudah
dikuasai Inggris, akhirnya bisa kembali jadi milik Malaysia melalui oembelian
saham. Demikian pula, pemilikan PT Karimun Granite, perusahaan yang memasok
batu sebayak 70 persen ke Singapura, kini menjadi milik Indonesia melalui Usman
Sapta Odang yang membeli saham tersebut.
Siswono juga menjawab pertanyaan tentang hasil survei
yang menyebutkan Indonesia merupakan negara gagal. Survei The Fund for Peace
(FFP) tentang Failed State Index (FSI) menempatkan Indonesia di posisi ke-63
dari 178 negara dalam indeks negara gagal.
Peringkat 178 negara gagal ini diurutkan berdasarkan
12 indikator, dan lebih dari 100 sub-indikator, termasuk isu-isu seperti
pembangunan tidak merata, legitimasi negara, dan HAM.
Setiap indikator dinilai pada skala 1-10, berdasarkan
analisis dari jutaan dokumen yang tersedia untuk publik, data kuantitatif lain,
dan penilaian para analis.
Peringkat puncak ditempati Somalia dengan alasan
pelanggaran hukum meluas, pemerintah tidak efektif, terorisme, pemberontakan,
kejahatan, dan serangan aksi bajak laut terhadap kapal-kapal asing.
Menurut Siswono, Indonesia bukan negara gagal karena
semua negara yang disurvei diurutkan berdasarkan potensinya. "Namun,
Indonesia harus terus membangun, bekerja keras," ujarnya.
Seperti diketahui, dari 178 negara yang disurvei, Indonesia
menduduki urutan 63. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand
(84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura
(157). Namun, Indonesia unggul dibandingkan Myanmar (21), Timor Leste (28),
Kamboja (37), Laos (48), dan Filipina (56).
Sementara, Finlandia tetap dalam posisi terbaik,
disusul Swedia dan Denmark.
Tiga negara ini dinilai baik dari indikator sosial dan ekonomi yang kuat, pelayanan publik yang sangat baik, serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Tiga negara ini dinilai baik dari indikator sosial dan ekonomi yang kuat, pelayanan publik yang sangat baik, serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Dari kesimpulan seminar disebutkan bahwa dalam
pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi, ternyata masih menjadi
kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan,
pergeseran pemanfaatan dan pemilikan lahan, terbatasnya permodalan, serta
rendahnya kualitas SDM.
Salah satu upaya untuk mengatasi hal itu adalah
pendekatan pembangunan harus difokuskan kembali pada sektor pertanian dan
pembangunan kawasan pertanian di pedesaan. (A-78/A-89)***
Diskusi 28 Juni 2012
=========
=================
Tidak ada komentar:
Posting Komentar